Pantura

 

Siapa yang tidak kenal dengan jalur pantura, Pantura = Pantai Utara Jawa. Setiap kita khususnya warga Jakarta yang senantiasa memantau pemberitaan  media massa jenis apapun akan terusik dengan info seputar Pantura, terlebih lagi ketika mendekati hari raya Lebaran. Sayangnya berita yang sering beredar seputar Pantura mengisahkan tentang ketidak beresan perihal yang ada di jalur mudik tersebut.

Berita apakah yang sering anda tangkap ???

Kecelakaan di sekitar jalur Pantura, kemacetan berkepanjangan di saat 7 hari menjelang Hari Idul Fitri, aksi perbaikan jalanan yang rusak atau bolonk seolah sudah menjadi kondisi rutin ulangan setiap tahunnya. Koq rutin ? Untuk masalah ini coba anda cari sendiri jawabannya. he he hee

Selain harga-harga yang sering menggeliat naik ketika bulan puasa atau menjelang lebaran, kegiatan perbaikan jalan raya jalur Pantura adalah sesuatu yang umum yang bisa kita saksikan secara langsung (LIVE) bagi yang mudik ataupun bagi yang memantaunya via radio atau televisi.   

Aksi perbaikan jalan di jalur Pantura meninggalkan kesan akan kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang baik. Kenapa dibilang GAGAL? Karena pemerintah tidak mampu memperbaiki kondisi jalanan di sekitar area tersebut secara permanen atau bertahan untuk jangka waktu yang lama, yang timbul di permukaan hanyalah “proyek” perbaikan jalan yang sifatnya sementara (tambal sulam). Saat ini atau mulai mendekati bulan puasa diperbaiki nanti akan diperbaiki lagi di tahun depan dalam moment yang sama. Saat ini diperbaiki, nanti hanya beberapa bulan saja sudah rusak lagi.

Masyarakat umum sudah banyak yang menilai bahwa ada indikasi ketidak beresan dalam penanganan masalah infrastruktur di kawasan Pantura. 

 

Perencanaan yang tidak tepat

Ada yang mengatakan bahwa anggaran pemerintah untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut baru turun atau baru cair sekitar bulan Mei. Benarkah ? lantas apakah pencairan dana seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya ? Mengapa tidak dilakukan perubahan, bahwa ada pos-pos pendanaan yang diharuskan segera cair untuk pembangunan infrastruktur/prasarana jalan tanpa menunggu birokrasi atau tahapan yang melelahkan.

Mental yang bobrok atau kurang improvisasi

Boleh jadi dana tersebut sudah cair, tapi instansi terkait bingung mau diapakan dana sebanyak ini. Mereka tidak punya program perencanaan yang baik atau tidak mengerti bagaimana program jangka panjangnya, sehingga aksi yang ada adalah Aksi Tambal Sulam Jalan yang sudah pasti hanya bertahan untuk sementara waktu, yahhh paling-paling sekitar  8 bulanan itu juga kalo benar tebakan saya. (isyu yang pernah saya dengar dari media, dana untuk perbaikan jalan di negara ini sekitar 1,7 Trilyun pertahunnya. Dana itu dananya siapa hayooo? Yaa tentunya uang anda, uang saya, uang siapa saja yang ada di negara Indonesia ini.)

Belum lagi mental korupsi yang menjangkiti negeri ini. Pernah ada yang mengatakan sejak tahun 80-an, setiap kali dirinya dan keluarganya akan pulang kampung melintasi jalur Pantura, maka akan ditemukan beberapa sisi jalan yang sedang di perbaiki, dan selalu terjadi berulang sampai sekarang. Masyarakat umum akan menilai bahwa sepertinya program perbaikan jalur pantura mengandung “proyek yang menguntungkan” bagi pihak-pihak tertentu. Dan ada yang mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang mudah untuk melakukan korupsi di perbaikan/pengadaan infrastruktur/prasarana sepert ini. Di negara ini belum ada auditor khusus yang mampu menghitung secara detail/rinci akan bahan-bahan yang dibutuhkan, belum lagi lamanya proses yang nanti akan berjalan. Kenapa ? Karena memang sangat dibutuhkan spesifikasi dan hitungan2x yang rumit untuk perbaikan infrastruktur seperti ini. Bagaimana dengan KPK ? Khabarnya sih KPK sudah mengendus masalah ini, kita lihat saja nanti. 

 

Lantas .....gimana dunk ??? what we can do ?

Menurut orang2x pintar (bukan dukun atau paranormal lhooo). Sudah mestinya pemerintah kita berkaca diri, mengapa kondisi seperti ini selalu terjadi..terjadi dan oohhhh terjadiii... Apakah bangsa ini kekurangan teknokrat yang mumpuni ? Masa iya sihhh....tapi kalau memang belum punya teknokrat yang mumpuni untuk memperbaiki permasalahan jalan di negara ini, maka tidak ada salahnya jika pemerintah menginfakkan dananya untuk menyewa teknokrat dari negara lain semisal Jepang.

 

Perlunya auditor khusus yang memantau program perbaikan jalan, mulai dari proses lelangnya atau yang sebelum itu hingga tahap pengerjaannya. Di samping itu perlu sekali masyarakat umum ikut melakukan pemantauan misalnya melihat bagian jalan mana yang mulai berlubang sebesar biji salak, kemudian melaporkan ke instansi terkait semisal Dinas Pekerjaan Umum atau Instansi Lalu Lintas jalan Raya (emangnya ada yaaa). Sehingga ketika muncul kerusakan yang sedikit, bisa segera ditangani dan dianalisa siapa yang bertanggung jawab dalam perbaikan jalan sebelumnya.

Wallohu a'lam